RAKORNAS DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Bawaslu Lampung Timur 13/08/2024, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur beserta staf yang membidangi Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Lombok Raya selama tiga hari lamanya .

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Administrasi dan Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI.

Peserta kegiatan terdiri atas 38 provinsi beserta 285 Kabupaten/kota yang hadir, Kabiro hukum dan humas menyampaikan bahwa
"Sebagai apresiasi terhadap kinerja penyusunan keterangan tertulis PHPU di Mahkamah Konstitusi dalam Implementasinya terdapat poin penting pada peraturan bawaslu nomor 22 tahun 2018
Yakni Efektivitas tugas dan fungsi jajaran pengawas pemilu dengan jumlah 279 PHPU kemarin".

Kita harapankan 
1. Memperkuat kelembagaan bws dibifang hukum
2. Menghadapi berbagai kendala phpu dan php
3. Praktik baik pelaksanann phpu
4. Kebih efektif dan efisien dalam melaksanan hasil pemilu dan pemilihan
Memperkuat komitken bersama dalam mengelola proses demokrasi, menjaga integritas pengawas oemilu dan tertib administrasi dalam keterangan tertulis PHPU.

Deputi bidang administrasi bawaslu melalui mimbar rakernis menyebutkan terdiri Dari dua permohonan pada sidang PHPU yakni presiden dan DPRD 37 provinsi 285

Bawaslu menerima banyak apresiasi dari hakim MK  menunjukan betapa kerja keras bawaslu menuai hal baik
Praktek berhukum saat PHPU, bawaslu menunjuk bagaimana institusi menjaga fungsinya dengan  baik dan Konsistensi Penting bagaimana menjaga tugas dan wewenangnya sebagai pengaawas pemilu. 

Bawaslu menerapkan prinsip kehati hatian, Imtegtitas lembaga diuji dalam acara PHPU.