Tingkatkan Kesiapan Hadapi Pemilu, Bawaslu Lampung Timur Ikuti Simulasi "Anti Linglung"

SUKADANA – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur, Handri Widiono, S.H., mengikuti rapat koordinasi secara daring pada Kamis, 25 Juni 2026. Rapat ini digelar dalam rangka simulasi penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Mengusung tema unik "Anti Linglung: Akselerasi Nalar dan Tukar Ilmu", kegiatan ini bertujuan untuk mengasah ketajaman analisis serta mempercepat pemahaman jajaran pengawas dalam memproses setiap laporan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Handri Widiono didampingi langsung oleh seluruh jajaran staf teknis Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung Timur.

Menurut Handri Widiono, tema "Anti Linglung" ini menjadi pengingat penting agar seluruh jajaran staf tidak gagap atau bingung saat dihadapkan pada situasi riil di lapangan, terutama ketika menerima laporan penanganan pelanggaran yang seringkali membutuhkan penanganan cepat dan akurat.

"Simulasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan ruang untuk mengakselerasi nalar kita dalam membedakan mana yang merupakan pelanggaran administratif, kode etik, maupun tindak pidana pemilu. Kita dituntut untuk presisi dan tidak boleh ragu-ragu," ujar Handri di sela-sela kegiatan.

Dalam simulasi daring tersebut, seluruh peserta diuji dengan berbagai skenario kasus penanganan pelanggaran, mulai dari:

• Kelengkapan Syarat Formil dan Materil: Memastikan laporan yang masuk memenuhi standar regulasi yang berlaku.

• Alur Kajian Awal: Kecepatan staf dalam memetakan jenis dugaan pelanggaran dalam waktu yang terbatas.

• Manajemen Komunikasi: Bagaimana berinteraksi dengan pelapor secara profesional dan transparan.

Melalui forum "Tukar Ilmu" ini, staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung Timur juga berkesempatan melakukan diskusi interaktif dan berbagi pengalaman terkait kendala teknis yang kerap dihadapi pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Dengan adanya simulasi intensif ini, Bawaslu Lampung Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menegakkan keadilan pemilu secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.